MATA UANG
Undang-Undang
|
|
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI |
|
PANAS BUMI |
KEPABEANAN |
Peraturan Pemerintah
|
DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM |
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN |
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
|
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI |
|
IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI |
|
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/PMK.04/2022
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2022
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.04/2022
DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.04/2022
KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.04/2022
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/PMK.04/2022
NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK |
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2022
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 12 APRIL 2022 |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.4/2022
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.4/2022
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR |
|
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO 9/KM.4/2022
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR |
|
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO 16/KM.10/2022
NILAI KURS DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 MARET 2022 SAMPAI DENGAN 5 APRIL 2022 |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2021/KM.4/2019
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR |
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-2/BC/2022
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021
TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-15/BC/2020
PELEKATAN PITA CUKAI |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-10/BC/2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-09/BC/2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-08/BC/2020
TATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-07/BC/2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-05/BC/2020
TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-01/BC/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS |
Standar Operasional Prosedur
|
SOP PENENTUAN HASIL PENINDAKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 018/SOP-BC/KPP MP A/2015 TENTANG PENENTUAN HASIL PENINDAKAN |
|
SOP PENANGANAN PERKARA DENGAN PENYIDIKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 021/SOP-BC/KPP MP A/2015 TENTANG PENANGANAN PERKARA DENGAN PENYIDIKAN |
|
SOP PENANGANAN PERKARA DENGAN PENELITIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 020/SOP-BC/KPP.MP.A/2015 TENTANG PENANGANAN PERKARA DENGN PENELITIAN/PENYELIDIKAN |
|
SOP PENYUSUNAN LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN (LKAI)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 023/SOP-BC/KPP.MP.A/2013 TENTANG PENYUSUNAN LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN |